JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bergerak cepat merespons banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan dengan intensitas tinggi sejak beberapa hari terakhir membuat sejumlah kawasan terendam, mengancam keselamatan warga, dan mengganggu fasilitas publik.
Sebagai langkah sigap, Kemenimipas langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat di seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berada di daerah terdampak. Respons cepat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan penanganan bencana serta memastikan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Berdasarkan laporan cuaca ekstrem yang terpantau di kawasan pesisir dan dataran rendah Sumatra, Kemenimipas segera menerapkan emergency response untuk meminimalkan gangguan pada pelayanan publik dan mengurangi risiko kerusakan sarana prasarana.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah pengamanan awal seperti memutus aliran listrik dan memastikan seluruh perangkat elektronik berada dalam kondisi aman ketika air mulai naik. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah korsleting listrik dan risiko kebakaran yang dapat memperburuk situasi.
Selain itu, seluruh UPT diminta mengevakuasi Warga Binaan ke titik yang lebih aman apabila kondisi memaksa. Evakuasi dilakukan secara bertahap dan terukur, menyesuaikan tingkat kenaikan air di setiap lokasi.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah menggerakkan seluruh jajaran UPT untuk siaga penuh menghadapi cuaca ekstrem. Keselamatan warga binaan, petugas, dan masyarakat adalah fokus utama kami,” ujar Menteri Agus, Jumat (28/11/2025).
Ia menegaskan bahwa seluruh tindakan mitigasi dilakukan dengan mengutamakan keamanan dan tidak mengambil risiko yang dapat membahayakan penghuni atau petugas.
Kemenimipas juga memerintahkan seluruh petugas untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Koordinasi lintas lembaga ini dianggap penting agar penanganan banjir berlangsung lebih cepat, efektif, dan sesuai standar keselamatan.
“Situasi bencana membutuhkan gerak cepat, namun tetap harus mengikuti prosedur. Kami memastikan seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap langkah penanganan,” tegas Menteri Agus.
Dalam situasi darurat seperti banjir, Kemenimipas mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pengeluaran Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana apabila keselamatan mereka terancam akibat bencana alam. Langkah ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol keamanan serta memastikan seluruh proses berjalan transparan dan terkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.
Setelah kondisi mulai membaik, UPT Pemasyarakatan diperintahkan memprioritaskan pemulihan area. Fokus pemulihan mencakup pembersihan ruang hunian, pengecekan ulang instalasi listrik, memastikan pasokan air bersih, hingga pencegahan penyebaran penyakit melalui sanitasi lingkungan. Seluruh proses pemulihan tersebut dijalankan mengacu pada Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana sesuai Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-30.OT.02.02 Tahun 2022. Prosedur ini telah dirancang untuk menangani kondisi darurat sekaligus memastikan operasional dapat kembali normal secara bertahap.
Sejauh ini, sejumlah UPT Pemasyarakatan telah melakukan pemeriksaan blok hunian serta menyiapkan lokasi evakuasi tambahan apabila debit air kembali meningkat.
Sementara itu, layanan paspor di UPT Imigrasi wilayah terdampak dihentikan sementara demi keamanan petugas dan masyarakat. Kemenimipas memastikan pelayanan akan kembali dibuka setelah kondisi benar-benar stabil dan seluruh fasilitas dinyatakan aman.
Menteri Agus juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga.
Dengan dukungan penuh dari seluruh unsur negara serta arahan langsung dari Presiden Prabowo, langkah cepat mitigasi yang dilakukan diharapkan mampu melindungi masyarakat, menjaga keamanan Warga Binaan, dan memastikan stabilitas pelayanan publik pascabencana. (red)
