JAKARTA – Sapu bersih pungutan liar (pungli) dan percepatan layanan publik kini menjadi fokus utama Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko. Komitmen tegas ini disampaikan langsung dalam pengarahan nasional kepada seluruh jajaran Imigrasi, Senin (6/4/2026), sebagai langkah awal membangun institusi yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Arahan ini menjadi momentum penting setelah pelantikannya pada 1 April 2026. Disampaikan secara virtual melalui Zoom dan diikuti oleh seluruh satuan kerja di Indonesia, pengarahan tersebut memuat pesan strategis tentang arah baru Imigrasi yang lebih berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam penyampaiannya, Hendarsam menegaskan bahwa peran Imigrasi tidak boleh dipandang sempit hanya sebagai penerbit paspor atau dokumen perjalanan. Lebih dari itu, Imigrasi merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
“Imigrasi adalah penjaga gerbang negara sekaligus filter pertama dalam mengawasi lalu lintas orang,” tegas Hendarsam.
Imigrasi Jadi Garda Terdepan Penjaga Kedaulatan
Peran tersebut, lanjutnya, menjadi semakin penting di tengah dinamika global yang menuntut kewaspadaan tinggi terhadap berbagai potensi ancaman. Oleh karena itu, penerapan kebijakan selektif atau selective policy harus dijalankan secara konsisten dan tegas.
Kebijakan ini memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia benar-benar memberikan manfaat, tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional. Dengan demikian, Imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara.
Di sisi lain, Hendarsam memberikan perhatian serius terhadap kualitas pelayanan publik. Ia menilai bahwa Imigrasi adalah salah satu representasi langsung negara di mata masyarakat. Oleh sebab itu, pelayanan yang diberikan harus mencerminkan profesionalisme dan kepedulian terhadap kebutuhan publik.
Mengusung semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, ia meminta seluruh jajaran untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Proses pelayanan yang rumit harus disederhanakan, waktu tunggu harus dipangkas, dan sistem pelayanan harus dibuat lebih cepat serta efisien.
“Layanan harus cepat, mudah, dan memberikan kepastian. Masyarakat tidak boleh dipersulit,” ujarnya.
Transformasi layanan ini juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital. Hendarsam menekankan pentingnya sistem berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan digitalisasi, layanan diharapkan menjadi lebih akurat, mudah diakses, serta minim potensi kesalahan maupun penyimpangan.
Selain fokus pada pelayanan, Imigrasi juga didorong untuk berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Imigrasi diharapkan mampu memfasilitasi mobilitas global yang berdampak positif bagi investasi dan pariwisata.
Namun demikian, Hendarsam mengingatkan bahwa peran sebagai fasilitator ekonomi tidak boleh mengorbankan prinsip selektivitas. Keseimbangan antara kemudahan dan pengawasan tetap harus dijaga dengan baik.
Layanan Digital Cepat dan Bersih Jadi Fokus Utama
Penekanan paling kuat dalam arahannya adalah soal integritas. Ia menegaskan bahwa praktik pungli maupun bentuk penyimpangan lainnya tidak akan ditoleransi dalam kondisi apa pun.
“Sapu bersih pungli adalah harga mati. Tidak ada kompromi,” tegasnya dengan nada serius.
Menurutnya, praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta untuk menjaga integritas dan menjadikan profesionalisme sebagai budaya kerja utama.
Sebagai langkah konkret, Hendarsam menyampaikan empat instruksi utama yang harus dijalankan oleh seluruh insan Imigrasi. Pertama, memperkuat integritas dan profesionalisme di setiap lini kerja. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital agar lebih cepat dan efisien. Ketiga, memperkuat pengawasan serta sinergi dalam penegakan hukum. Dan keempat, meningkatkan kompetensi serta inovasi dalam menjalankan tugas.
Instruksi ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam membangun Imigrasi yang lebih modern, bersih, dan terpercaya.
Dengan langkah tegas ini, Imigrasi Indonesia memasuki babak baru. Tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang prima. Kombinasi antara integritas yang kuat dan layanan kilat yang responsif diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global. (red)
