Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan hilirisasi kelapa. Acara penandatanganan berlangsung di kantor Bappenas, Jakarta, Senin (15/9).
Menteri Imipas, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi berbasis komoditas lokal.
“Kami telah menyiapkan lebih dari 360 ribu pohon kelapa yang tersebar di berbagai daerah, dengan dukungan lahan sekitar 1.300 hektare. Jika masih diperlukan tambahan, masyarakat dapat dilibatkan dalam penyediaan lahan,” ujar Agus.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa Kemenimipas juga akan mendorong jajaran di daerah untuk aktif mendukung program ini. Kepala Kantor Wilayah maupun Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang wilayahnya memiliki potensi kelapa akan diberikan penilaian khusus terkait upaya pembibitan dan distribusi.
“Kami tidak hanya bekerja sama dengan Bappenas, tetapi juga menggandeng Kementerian Pertanian dan berbagai pihak lain agar program hilirisasi kelapa ini berjalan maksimal,” tambahnya.
Dari pihak Bappenas, Menteri PPN Rachmat Pambudy menekankan pentingnya peran kelapa sebagai komoditas strategis Indonesia.
“Dalam sejarahnya, kelapa pernah menjadi penyelamat perekonomian bangsa. Kini, potensinya masih sangat besar untuk menjadi sumber devisa. Karena itu, hilirisasi kelapa harus kita dorong agar bisa memberi nilai tambah dan bersaing dengan negara lain,” tegas Rachmat.
Kerja sama lintas kementerian ini juga selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya sinergi berbagai pihak, hilirisasi kelapa diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberi dampak positif bagi perekonomian nasional. (Red)
