Labuan Bajo — Kunjungan kerja Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 7–8 April 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem Pemasyarakatan, baik dari sisi pembangunan sarana prasarana maupun peningkatan kinerja jajaran di daerah.
Pada hari pertama, Selasa (7/4), Silmy Karim meninjau langsung lokasi lahan yang direncanakan untuk pembangunan Lapas Labuan Bajo. Langkah ini menjadi bagian strategis dalam upaya menghadirkan fasilitas pemasyarakatan yang lebih representatif di kawasan tersebut. Keberadaan lapas baru ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan yang semakin meningkat, seiring pesatnya perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas.
Lebih dari sekadar fasilitas pembinaan, Lapas Labuan Bajo diharapkan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan investasi, keberadaan sistem pemasyarakatan yang kuat menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung iklim yang aman dan kondusif.
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manggarai Barat, mulai dari Bupati, pimpinan DPRD, Kapolres, Kajari, hingga Ketua Pengadilan Negeri. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan ini. Silmy juga didampingi jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta para kepala UPT di lingkungan Kementerian Imipas se-NTT.
Memasuki hari kedua, Rabu (8/4), Silmy memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan se-NTT di Labuan Bajo. Dalam arahannya, ia mengapresiasi langkah Kantor Wilayah Ditjenpas NTT dan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT yang telah menginisiasi pertemuan seluruh kepala UPT sebagai bentuk penguatan koordinasi.
Ia menegaskan bahwa momentum transformasi kelembagaan pasca pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas kinerja.
“Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas kinerja, baik secara institusi maupun personal,” ujar Wamen Silmy.
Silmy juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara jumlah warga binaan dengan jumlah petugas di lapangan.
Menurutnya, ketimpangan dapat berdampak pada efektivitas pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan asesmen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pengawasan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pelaksanaan program ketahanan pangan serta implementasi 15 Program Aksi yang telah dicanangkan. Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian warga binaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.
Dalam penutup arahannya, Silmy menegaskan bahwa Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan warga binaan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
“Pemasyarakatan bukan hanya soal pembinaan, tetapi juga bagaimana kita membentuk karakter dan menyiapkan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTT, Ketut Akbar Herry Achjar, menyampaikan komitmen jajarannya dalam mendukung penguatan Pemasyarakatan di wilayah.
“Kami akan terus meningkatkan sinergi dan kualitas layanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ketut Akbar.
Dalam kunjungan tersebut, Silmy juga mengapresiasi kekompakan para pimpinan daerah di NTT. Ia menilai sinergi yang kuat, komunikasi yang baik, serta kolaborasi yang solid menjadi modal utama dalam mempercepat pembangunan di daerah.
Sebagai penutup, Silmy menerima cendera mata berupa lukisan karya warga binaan Lapas Ruteng. Ia mengaku terkesan dengan kualitas karya tersebut sebagai bukti nyata keberhasilan pembinaan yang berjalan optimal.
“Karyanya Lapas Ruteng bagus sekali. Saya mengucapkan terima kasih atas kinerja aparat yang istimewa. Semoga pembangunan di NTT, khususnya Labuan Bajo, semakin pesat, ekonominya maju, dan rakyatnya sejahtera,” pungkas Silmy.
Rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan transformasi Pemasyarakatan di NTT. Dengan penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta sinergi lintas sektor, Pemasyarakatan di wilayah ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan produktif. (red)
