JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) akan menerapkan pola penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam efisiensi energi.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kemenimipas, M. Akbar Hadiprabowo, menyampaikan bahwa Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, akan menjalankan kebijakan yang selaras dengan arahan pemerintah dan presiden.
“Bapak Menteri akan menempuh kebijakan yang sejalan dengan arahan pemerintah dan presiden dalam rangka penghematan energi dan BBM bagi ASN mulai April 2026,” ujar Akbar.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang akan diterapkan adalah sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam seminggu untuk kegiatan perkantoran. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi unit pelayanan publik.
Selain itu, Kemenimipas juga akan membatasi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, mengoptimalkan penggunaan platform digital melalui sistem e-office, serta meningkatkan efisiensi penggunaan listrik, air, dan pendingin ruangan di lingkungan kantor.
Menurut Akbar, langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi beban subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menekan konsumsi BBM secara signifikan.
“Kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala untuk melihat dampaknya terhadap efisiensi konsumsi energi,” tambahnya.
Sebelumnya, Kemenimipas juga telah menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) setelah libur Lebaran 2026, yakni pada 25 hingga 27 Maret 2026.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan serupa terkait WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penghematan anggaran di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa pengumuman resmi terkait kebijakan WFH akan disampaikan pada Selasa, 31 Maret 2026.
Kebijakan tersebut sebelumnya juga telah menjadi arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 13 Maret 2026 lalu. (red)
