PALEMBANG – Kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan di Lapas Kelas I Palembang menjadi perhatian dalam kunjungan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Organisasi, Y. Ambeg Paramarta, Kamis (5/11/2026).
Didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Gun Gun Gunawan, Ambeg meninjau langsung sejumlah fasilitas untuk melihat pelaksanaan pelayanan dan program pembinaan di dalam lapas.
Pemeriksaan mencakup ruang perkantoran, dapur, area pembinaan kemandirian, perpustakaan hingga klinik kesehatan. Rangkaian peninjauan tersebut memberikan gambaran mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemasyarakatan, terutama pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga binaan.
Rombongan terlebih dahulu mengecek sejumlah ruang kerja untuk melihat kondisi lingkungan kantor dan pelaksanaan administrasi. Peninjauan kemudian berlanjut ke dapur lapas, tempat pengelolaan dan penyediaan makanan bagi warga binaan menjadi salah satu perhatian.
Di lingkungan lapas, rombongan juga melihat kegiatan budidaya ikan lele. Ambeg bersama Gun Gun Gunawan turut memberikan pakan ikan yang menjadi bagian dari aktivitas produktif di tempat tersebut.
Pembinaan Kemandirian dan Literasi Menjadi Perhatian
Peninjauan selanjutnya dilakukan ke area pembinaan kemandirian. Di lokasi ini, rombongan melihat aktivitas warga binaan dalam mengembangkan keterampilan dan kegiatan produktif sebagai bekal setelah menyelesaikan masa pidana.
Rombongan juga mengunjungi perpustakaan dan mendapati sejumlah warga binaan tengah membaca buku. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan di dalam lapas tidak hanya berorientasi pada keterampilan kerja, tetapi juga mencakup pengembangan pengetahuan dan budaya literasi.
Dalam kesempatan itu, Ambeg dan Gun Gun Gunawan bersama Kepala Lapas Kelas I Palembang, Imam Purwanto, turut menikmati melon hasil kegiatan produktif yang dikembangkan di lingkungan lapas.
Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan klinik untuk melihat fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan.
Ambeg menilai penyelenggaraan pemasyarakatan tidak cukup hanya diukur dari ketertiban administrasi. Menurut dia, kualitas layanan harus terlihat dari pemenuhan hak warga binaan dan manfaat nyata program pembinaan yang mereka jalani.
Pemasyarakatan tidak cukup hanya memastikan warga binaan menjalani masa pidana. Yang lebih penting adalah bagaimana negara tetap menjamin hak-hak mereka, mulai dari makanan, kesehatan, hingga pembinaan yang memberikan keterampilan dan pengetahuan. Ukuran keberhasilan lapas bukan sekadar tertib secara administratif, tetapi sejauh mana pelayanan berjalan dan warga binaan memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat,” kata Ambeg.
Gun Gun Gunawan Dorong Pembenahan Layanan di UPT
Sementara itu, Gun Gun Gunawan mengatakan peningkatan kualitas pemasyarakatan harus dimulai dari aspek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga binaan.
Menurut dia, pengelolaan dapur, pelayanan kesehatan, dan program pembinaan perlu berjalan secara konsisten, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif organisasi.
Pembenahan pemasyarakatan harus dimulai dari hal-hal mendasar yang langsung dirasakan warga binaan. Dapur harus dikelola dengan baik, layanan kesehatan harus berjalan, dan pembinaan harus menghasilkan keterampilan yang bermanfaat. Kami ingin memastikan seluruh UPT di Sumatera Selatan tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan pembinaan yang terukur,” ujar Gun Gun.
Peninjauan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja pemasyarakatan. Sejumlah fasilitas yang diperiksa memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menentukan kualitas kehidupan warga binaan selama menjalani masa pidana.
Namun, keberadaan fasilitas dan program pembinaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pengelolaan makanan harus disertai pemenuhan standar gizi dan kebersihan. Pelayanan kesehatan juga membutuhkan tenaga medis, ketersediaan obat, serta penanganan yang memadai.
Begitu pula program kemandirian yang perlu diukur dari keterampilan yang benar-benar dikuasai warga binaan dan peluang pemanfaatannya setelah bebas.
Karena itu, tantangan bagi jajaran Lapas Kelas I Palembang dan Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan adalah menjaga agar kualitas pelayanan dan pembinaan tidak hanya terlihat saat kegiatan monitoring berlangsung, tetapi menjadi bagian dari standar kerja sehari-hari. (red)
